INEWSTVGROUP.COM-Sejak mulai ada nya (di berlakukan) nya pupuk subsidi pada November 2008, dan Di berlakukan nya Kelompok Tani menyusun RDKK (Rencana Definitip Kebutuhan Kelompok) Yang Di dampingi Oleh PPL Pertanian. RDKK tersebut di bawa oleh PPL ke Dinas Pertanian Bagian Ketahanan Pangan sebagai Acuan dan Arsip.

Kabid Ketahanan Pangan memberikan tembusan RDKK kepada Pengecer Pupuk resmi yang sudah mendapatkan Rekomendasi dari dinas Pertanian,yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
Pengecer yang ada di tingkat Kecamatan dan atau Desa, untuk menyalurkan Pupuk subsidi sesuai dengan Nama nama yang ada di RDKK. Pengecer Resmi Mendapatkan pupuk dari Distributor.

Jumlah banyak nya pupuk di sesuaikan dari banyak nya RDKK yang di terima dari kelompok tani.

Maka pengecer wajib Menandatangani kontrak/SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Atau ADENDUM antara Pengecer dan Distributor Pupuk Urea Subsidi dan Pupuk Petroganik (PG), per satu tahun sekali Pengecer Wajib Menebus Pupuk terlebihdahulu dua kali dalam setahun kepada Distributor,terhitung Bulan Januari sampai Juni- Juni Sampai Desember.

Pengecer wajib Meng informasikan ke masing masing kelompok tani agar ketua kelompok tani dapat memberitahukan ke masing masing anggota kelompok.

GAPOKTAN Wajib menandatangani Rekapitulasi Jumlah Pupuk pertahun untuk satu desa dan di Tandatangani oleh Kepala Desa, lalu GAPOKTAN melaporkan kepada Dinas Pertanian Melalui Bidang Ketahanan Pangan tujuan nya Untuk mengetahui jumlah Kuota pupuk untuk satu Desa.
Catatan : RDKK di Tandatangani Oleh Kepala Desa, Dan Disimpan Arsip nya Oleh Kepala Desa.
POKTAN masing, dan Ketua GAPOKTAN wajib Menyimpan Arsip RDKK

Melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan HET Sektor Pertanian Tahun 2020, Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dengan menerapkan 6 Tepat (tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat mutu).

Dalam Permentan tersebut dijelaskan pupuk bersubsidi meliputi pupuk anorganik dan non organik. Pupuk bersubsidi meliputi pupuk Urea, SP-36, ZA dan NPK. Penyaluran pupuk bersubsi ini akan dilaksanakan oleh PT. Pupuk Indonesia selaku penyalur resmi yang ditunjuk oleh BUMN.

Alokasi pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah tergabung dalam Kelompok tani yang telah terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten dan telah terupdate dalam data SIMLUHTAN. Kelompoktani yang terdaftar tersebut berhak mendapatkan pupuk bersubsidi jika sudah menyusun e-RDKK.

Ketentuan petani yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi adalah (1) petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, subsektor hortikultura, subsektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar per musim tanam; (2) petani yang melakukan usahatani sub sektor tanaman pangan pada PATB; dan (3) petani yang melakukan usaha sub sektor perikanan budidaya dengan luasan 1 (satu) hektar per musim tanam.

Kebutuhan pupuk bersubsidi disusun berdasarkan musyawarah kelompok tani dan dituangkan dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Musyawarah dipimpin oleh ketua kelompok dan didampingi oleh Penyuluh Pertanian. Selanjutnya RDKK direkap secara berjenjang dari mulai tingkat kampung, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

Selanjutnya RDKK sesuai dengan Permentan Nomor 67 Tahun 2016 yang dipergunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi adalah yang sudah masuk dalam database e-RDKK. Selanjutnya penyaluran pupuk bersubsidi berbasis e-RDKK (Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang sudah ditentukan alokasinya.

Mulai Tahun 2019, penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK yang diusulkan oleh kelompoktani sesuai dengan kegiatan usaha tani yang diusahakan kelompok. Data anggota kelompok tani yang diinput adalah berbasis NIK dari eKTP masing-masing anggota kelompok

(Redaksi Inewstvgroup.com)

Artikel yang Direkomendasikan

Comment

error: Content is protected !!