oleh

Rembuk Nelayan Sukses Digelar DPD KNTI Dihadiri Walikota Medan dan KSP Pusat Bahas Persoalan Pukat Trawl, BBM Bersubsidi  dan Kerusakan Lingkungan

BELAWAN,INEWSTVGROUP.COM – Kegiatan Rembuk Nelayan sukses digelar DPD.KNTI Kota Medan  (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) diketuai M Isa Al Basir dihadiri ratusan para nelayan di pesisir Jalan Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, Rabu pagi (23/02/2022) sekira Pukul 10.00 WIB.

Dengan Tema “Memperkuat Kebijakan Perlindungan Dan Akunbilitas Anggaran Pro Nelayan Kecil, acara tersebut dihadiri Walikota Medan Bobby Nasution, Doni Setiawan selaku Ketua Internasional Budget Partnership, perwakilan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI, Alam Koropitan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, perwakilan Ombudsman RI, Dedi mewakili Pertamina Sekjen DPP KNTI Iin Rohimin, Muhammad Salim Kepala PPSB, Dinas Koperasi Kota Medan, Perwakilan Camat Kecamatan Medan Belawan, Bappeda,

M.Isa Al Basir selaku ketua DPD.KNTI Kota Medan  menegaskan selama ini belum pernah nelayan kecil mendapatkan BBM bersubsidi, berharap Tolong serius tanggapi masalah ini, tapi kita heran justru mengapa pengusaha pengusaha perikanan yang menerimanya BBM bersubsidi tersebut.

Pada intinya dalam acara ini kita rembukkan permasalahan nelayan sampai saat ini terutama persoalan belum dinikmatinya program BBM bersubsidi bagi nelayan kecil serta masih maraknya kapal pukat trawl beroperasi mauoun persoalan kerusakan lingkungan mauoun ansuransi nelayan yang belum maksimal dinikmati masyarakat nelayan kota Medan.

Ditambahkan Awalludin pengurus KNTI asal Bagan Deli menyuarakan aspirasi nelayan tersebut mengaku,  Selama 45 tahun belum pernah mendapat kan BBM bersubsidi, dan Berharap Tolong serius tanggapi masalah yang terjadi tapi mengapa pengusaha pengusaha yang menerima,

” Terus terang sebenarnya kami sudah capek mengatakan acara seperti ini tapi nyatanya sampai kini nelayan tradisional belum juga dapat menikmati BBM bersubsidi bahkan operasional kapal pukat trawl serta alat tangkap sejenisnya yang berlebihan bertangkahan di Gabion tetap saja beroperasi tanpa bisa ditertibkan oleh aparat dan instansi terkait,”ungkap Awal.

Menanggapi keluhan nelayan tersebut Alan Koropitan selaku Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI mengatakan, bahwa isu BBM bersubsidi adalah isu yang serius.

“Kita ingin memastikan Kantor Staf Kepresidenan ini adalah isu yang serius, kita ingin pastikan bahwa dalam hal ini BBM bersubsidi bisa terpenuhi” katanya.

Namun demikian kami juga perlu kerja sama dengan bapak ibu semua, kenapa? Karena pemerintah dalam menyalurkan yang namanya subsidi, semua mata kesitu(BPK, KPK) jangan salah sasaran, kantor Staf Presiden mendorong KKP dan BPH Migas dan juga Pertamina sebagai penyalur, supaya membenahi datanya dulu, dan berterima kasih kepada KKP”

Selain masalah BBM bersubsidi sulit diperoleh nelayan dan pukat trawl, ternyata persoalan limbah serta kerusakan lingjungan hingga masalah banjir rob juga dibahas dalam rembuk nelayan yang diadakan DPD KNTI Kota Medan tersebut.(Gus/red02).

Komentar